Pelita Kepri, Tanjungpinang – Dalam rapat dan diskusi mahasiswa dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi kepri, dalam menyikapi persoalan masyarakat khususnya nelayan yang ada di Kepri. Dikusi tersebut bertujuan mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menggenjot sektor laut terutama dalam mensejahterakan nelayan.
Diskusi yang dilakuakan diruang rapat DKP Provinsi Kepri Jumat (4/5/2018) bersama PD Garuda KPP-RI dalam mempertanyakan kinerja dari DKP, sebagai langkah dasar mahasiswa untuk mempertanyakannya. Mengingat adanya temuan dilapangan yang berupa fakta empiris yang dihadapi nelayan ialah terkait bantuan yg diduga tidak tepat sasaran, kurangnya perhatian pemerintah terhadap nelayan dan kinerja dari DKP yang kurang maksimal dalam mengelola, membina bahkan mengawasi lautan kepri yg 96 % terbentang dan kaya akan potensi SDAnya, ditambah lagi kehidupan para nelayan yang belum bisa di kategorikan sejahtera.
“Kita pertanyakan soal tanggapan DKP Kepri, setelah melakukan diskusi yang juga hadir kasubag umum DKP prov kepri, bersama staf dan kasi lainya dalam diskusi trsebut, sangat disayangkan tanggapan mereka seakan menyalahkan masyarakat atas ketidak sejahteraannya sebagian besar nelayan di kepri,” kata ketua PD Garuda KPP-RI Erik.
Menurutnya, seharusnya staf dan SDM yang berada di DKP Kepri harus lebih bisa bekerja maksimal dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, tidak saling menyalahkan dan menunjukan ketidak sinergian antara DKP provinsi kepri dengan DKP yang ada di 7 kabupaten kota.
“Tunjukan kredibilitas dari DKP, mari tingkatkan kerja sama, kelola dengan baik SDA. Semua potensi ada di kita, tinggal bagai mana kita mengelola dengan baik lagi,” bebernya.
Kasubag Umum DKP Provinsi kepri Jefriyanto mengucapkan terimakasih atas sikap kritis dan peduli mahasiswa dalam membangun dan mengembangkan potensi laut yang ada. Ia menjelaskan untuk pemanfaatkan dan potensi laut sangat giat dilakukan, untuk mensejahterakan nelayan itu terus dilakukan, dengan memberikan bantuan bantuan, pembinaan. Ia menilai yang menjadi permasalahan saat ini terkait bantuan adalah, nelayan saat ini masih enggan menggunakan bantuan secara berkelompok, menimbang jika bantuan tersebut diberikan per orang akan menimbulkan sifat csmburu sosial dari kelompok-kelompok nelayan daerah lain.
“Hal yang seperti ini sangat kita butuhkan, dimana mahasiswa, OKP dan sebagainya sangat di butuhkan menjadi perpanjangan tangan DKP dalam menggenjot sektor laut dan mensejahterahterakan nelayan,” ucapnya.
Kedepan, dengan adanya masukan demikian DKP siap dilibatkan dalam hal memberikan pemahaman, pembinaan kepada nelayan, dengan harapan yang dilibatkan tersebut benar- benar nelayan dan hindari yang bisa memecahkan nelayan.
“Kita siap, kita butuh kerja sama semuanya, karena yang mengawasi laut dan perikanan bukan DKP saja. Kemudian dilibatkan juga pengusaha/bos nelayan, sehingga tidak ada yang merugikan dan dirugikan nantinya,” tutupnya.
(pk/zu)
