Minta Regulasi untuk Tumbuhkan Ekonomi Kepulauan Riau

KEPRI, pelitakepri.com – Gubernur H Nurdin Basirun meminta dukungan sejumlah regulasi kepada Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Rapat Kerja Pemerintah 2017 di Istana Negara, Selasa (24/10) siang. Dengan regulasi yang diberikan, pergerakan ekonomi Kepri akan semakin laju dan ekonomi akan semakin tumbuh.

“Presiden minta daerah concern pada pertumbuhan ekonomi, dan saya yakin dengan diberikannya sejumlah regulasi untuk Kepri, pertumbuhan ekonomi akan kembali tinggi,” kata Nurdin usai menghadiri RKP di Istana Negara.

Nurdin pada RKP itu menjadi salah satu Gubernur yang diberi kesempatan berbicara dan bertanya. Dia minta sejumlah regulasi yang sesuai dengan potensi yang memang ada di Kepri. Di antara yang diajukan Nurdin adalah regulasi untuk pusat logistik, energi, kepelabuhanan. Nurdin juga minta agar izin tangkap untuk kapal ikan 30 GT diserahkan saja ke pemerintah provinsi.

Baca Juga :  Nurdin Lantik PJ Walikota Tanjungpinang, Ini Pesannya!

“Kita juga minta regulasi pengelolaan labuh jangkar segera diselesaikan,” kata Nurdin.

Selain itu, Nurdin minta entri point kapal-kapal yatch ke Kepri. Apalagi Kepri semakin mengandalkan sektor kepariwisataan dan kemaritiman.

Pada kesempatan tersebut, Nurdin mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

“Terima kasih Pak Presiden,” kata Nurdin. Nurdin juga menyebutkan Kepri juga sudah mengajukan beberapa KEK yang semuanya untun meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia antara yang diajukan adalah KEK di Pulau Asam, KEK Pariwisata untuk Anambas. Juga Natuna dan Lingga.

Baca Juga :  Dalam Perlombaan Pra-Jambore PKK Deby Minta Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat  

Pada kesempatan tersebut, banyak hal yang ditekankan Presiden memang sedang dipersiapkan dan dilaksanakan di Kepri. Presiden Jokowi, misalnya menyampaikan segera mengeluarkan Perpres untuk membangun sistem e-procurement, e-planning, e-budget sehingga mengurangi korupsi. Kepri sendiri, di akhir tahun ini sudah menekankan bahwa e-planing dan e-budgeting harus sudah jalan.

“Jangan ada yang bermain dengan anggaran, karena itu Presiden ingin sistem terus diperkuat,” kata Bupati Karimun dua periode ini.(Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.