BINTAN | PELITAKEPRI.COM – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd., terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pelaksanaan reses di berbagai wilayah kepulauan Kabupaten Bintan.
Hingga saat ini, rangkaian reses telah menjangkau tujuh titik di Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung, mulai dari persoalan transportasi, pendidikan, ketersediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pelantar dan dermaga, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam setiap kunjungannya, Dewi Kumalasari didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, serta Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Ahmad Makruf.
Reses diawali di Desa Air Glubi, di mana masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama terkait transportasi, kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan, akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah kepulauan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dewi menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Ia berharap berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan PKK dan Kampung Ceria, dapat terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya upaya menekan angka stunting sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi, khususnya telepon seluler, untuk kegiatan yang lebih positif dan produktif.
“Secara bertahap kita akan terus mendorong pelatihan bekerja sama dengan Disnaker. Harapannya anak-anak kita tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mendapatkan sertifikasi sehingga mempunyai bekal yang lebih kuat untuk memasuki dunia kerja,” ujar Dewi.
Di Desa Air Glubi, masyarakat juga mengungkapkan keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat suku laut. Sementara itu, para nelayan mengeluhkan persoalan ketersediaan BBM bersubsidi. Meskipun surat rekomendasi subsidi telah dimiliki, pasokan BBM di Pertamina masih menjadi kendala.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah kondisi pelantar yang menjadi akses utama bagi anak-anak sekolah dan masyarakat, yang dinilai sudah membutuhkan renovasi. Selain itu, warga juga menyampaikan kesiapan menerima bantuan berupa kompor dan oven untuk mendukung pengembangan usaha rumahan.
Kunjungan kemudian berlanjut ke Desa Mantang Besar. Di wilayah ini, persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah pengelolaan sampah. Ketiadaan tempat pembuangan sampah dikhawatirkan mendorong masyarakat membuang sampah ke laut, sehingga warga berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang lebih baik demi menjaga lingkungan pesisir.
Di Desa Mantang Lama, Dewi menyampaikan bahwa di tengah berbagai keterbatasan, pemerintah tetap berupaya menjalankan program-program pelayanan masyarakat, termasuk pendidikan gratis dan penanganan stunting. Pada kesempatan itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan akan fasilitas tempat pemandian jenazah sebagai salah satu sarana sosial yang dibutuhkan di desa.
Persoalan infrastruktur menjadi aspirasi utama yang mengemuka di Desa Mantang Baru. Masyarakat mengeluhkan kondisi dermaga yang sudah memprihatinkan dan dinilai membahayakan anak-anak sekolah maupun warga yang setiap hari menggunakannya.
Dewi mengakui bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Namun, ia memastikan persoalan tersebut akan terus diperjuangkan melalui proses perencanaan pembangunan.
“Kalau anggaran belum memungkinkan untuk seluruhnya, setidaknya kita upayakan secara bertahap. Kalau baru bisa separuh, kita kerjakan separuh terlebih dahulu, yang penting masyarakat melihat ada upaya dan ada keberlanjutan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan dermaga tersebut akan diupayakan masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, sementara berbagai usulan terkait jalan kampung juga akan terus dikawal agar memperoleh tindak lanjut.
Pada titik berikutnya di Mantang Baru, persoalan pelabuhan kembali menjadi perhatian. Kondisinya yang telah lama memprihatinkan bahkan disebut telah menyebabkan sejumlah warga mengalami kecelakaan. Selama ini, masyarakat melakukan perbaikan sementara secara swadaya sambil menunggu pembangunan dari pemerintah.
Dewi menegaskan bahwa persoalan tersebut akan terus dipantau agar mendapatkan solusi yang lebih permanen.
Selanjutnya, reses dilaksanakan di Desa Dendun. Di wilayah ini, keterbatasan air bersih menjadi persoalan utama yang disampaikan masyarakat. Dewi menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan solusi, di antaranya melalui rencana pembangunan jaringan pipa bawah laut pada tahun ini.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun empat titik sumur bor sebagai upaya menambah sumber air bagi masyarakat.
“Memang kita pahami bahwa sumur bor saja belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan air di pulau. Karena itu harus dicari solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” jelasnya.
Rangkaian reses kemudian ditutup di Desa Pangkil. Pada kesempatan tersebut, masyarakat memperoleh informasi bahwa kepesertaan BPJS bagi warga kurang mampu telah ditanggung pemerintah. Selain itu, terdapat pula rencana pembangunan sumur bor guna membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Dewi juga menyampaikan adanya alokasi sekitar Rp1 miliar untuk Jamkesda sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Tidak hanya menyerap aspirasi, dalam setiap kunjungan reses Dewi Kumalasari juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban warga. Bantuan tersebut diberikan kepada berbagai unsur masyarakat, seperti PKK, BKMT, Posyandu, hingga dukungan terhadap perbaikan sementara fasilitas dermaga yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Bagi Dewi, reses bukan sekadar agenda bertemu masyarakat, tetapi menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan setiap aspirasi dapat diperjuangkan melalui proses perencanaan dan penganggaran.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kita catat, kita perjuangkan dan kita kawal sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus, tetapi kita harus terus bergerak dan mencari jalan keluarnya,” tegasnya.
Dengan menyambangi tujuh titik di Kabupaten Bintan, Dewi Kumalasari menegaskan bahwa pembangunan Kepulauan Riau harus dilaksanakan dengan melihat langsung kebutuhan masyarakat, khususnya warga di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan.
Semangat menjaring aspirasi, mengawal kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan solusi secara bertahap menjadi komitmennya dalam terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepulauan Riau.
