PELITAKEPRI.COM, Tanjungpinang – Mahasiswa universitas maritim raja ali haji gelar aksi kembali turun ke jalan mendesak rektor umrah turun dari jabatannya, permintaan mahasiswa ini dalam aksi, selasa, 20 februari 2018 di depan gedung rektorat umrah , Dompak sekira pukul 08.00 wib.
Aksi pada tanggal 12 februari 2018 yang lalu merupakan sebuah pernyataan sikap mahasiswa universitas maritim raja ali haji (umrah) atas segala persoalan yang membuat buram visi kampus. Beberapa rentetan kasus – kasus tersebut menjadi konsumsi publik dan mencoreng nama baik umrah sebagai satu-satunya universitas negeri di provinsi kepulauan riau.
Aksi ini diharapkan bisa membuat terang akar persoalan tersebut. namun pada kenyataannya, tempo satu minggu tidak dimanfaatkan sebaik – baiknya untuk perbaikan. respon pimpinan terhadap tuntutan aksi massa jauh dari apa yang diharapkan. Dengan itu mahasiswa universitas maritim raja ali haji dengan tegas menyatakan sikap, adapun beberapa sikap yang disampaikan para mahasiswa itu diantaranya :
1. Menolak permohonan maaf yang disampaikan rektor melalui salah satu media nasional yang terbit pada tanggal 18 februari 2018 lalu. permohonan maaf tersebut tidak memuaskan tuntutan mahasiswa, sebab ditujukan hanya kepada mahasiswa baru
2. Kami menyatakan dengan tegas bahwa pimpinan kampus telah mengangkangi aturan hukum karena tidak melaporkan rencana kerja dan anggaran kemeneterian negara /lembaga, daftar isian pelaksanaan anggaran kepada publik. badan publik dilarang merahasiakan dokumen tersebut, hal ini sejalan dengan amanat undang – undang keterbukaan informasi publik no. 14 tahun 2008 pasal 9 bahwa badan publik diamanatkan untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, baik itu informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan & kinerja badan publik maupun laporan keuangan. perundang – undangan tentang pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa asas pengelolaan keuangan negara adalah keterbukaan.
3. Kami meminta kepada pimpinan umrah untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, daftar isian pelaksanaan anggaran karena dokumen tersebut merupakan dokumen anggaran yang menjadi dasar setiap badan publik untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan, sehingga harus ada transparansi dan publik berhak untuk mengetahui.
4. Kami mengutuk dengan tegas atas tindakan oknum-oknum dosen yang mengintervensi dan mengintimidasi hak-hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dimuka umum karena hal ini tidak sejalan dengan undang – undang no. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
5. Apabila tuntutan ini tidak bisa dipenuhi saat ini, kami meminta secara hormat kepada rektor umrah untuk turun dari jabatannya.
demikian tutuntan para mahasiwa umrah dalam aksi yang digelar hari ini. disampaikan dalam bentuk selebaran dan dibacakan dalam aksi melalui pengeras suara.
[PK/independennews]
