BUMDes, Membangun Kekuatan Ekonomi Desa di Bintan

PelitaKepri, Bintan – Upaya membangun kekuatan ekonomi di wilayah pedesaan bintan terus dipacu oleh pemerintah kabupaten bintan dengan membina pemerintahan desa menjadi desa mandiri didalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan pengelolaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan setiap tahunnya.

Pengelolaan dana desa secara terpadu dan tepat sasaran di setiap desa dipercaya berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di setiap desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap desa diharapkan menjadi solusi manajerial dalam pengelolaan dana desa secara produktif.

Keberhasilan BUMDes menjadi harapan sebagai “bahan bakar” untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa berkesinambungan dan juga menjadi daya dukung ekonomi pemerintah kabupaten bintan.

Baca Juga :  727 Santri Diwisuda, Roby: "Jangan Tinggalkan Al-Qur'an ya, Nak"

Bupati Kabupaten Bintan, Apri Sujadi terus memacu pertumbuhan BUMDes di bintan. Tahun 2018 ini, Apri Sujadi menegaskan agar seluruh desa memiliki BUMDes. Hal tersebut dikatakannya, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diproyeksikan dapat muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan .

“Tahun 2018, 36 Desa di Kabupaten Bintan harus mampu memiliki BUMDes”tegas Apri Sujadi di Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan (07/04).

Dijelaskan Apri Sujadi, BUMDes harus berperan didalam pengelolaan dana desa yang diharapkan keuntungannya dapat memberikan kontribusi dan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Baca Juga :  Jadwal Ujian CAT di Bintan, Mulai Tanggal 2 Hingga 10 November 2018

Perhitungannya, pemkab bintan pada tahun 2018 ini, menerima alokasi Dana Desa (DD) dari APBN sebesar 30,903 Milyar Rupiah dan mengucurkan Anggaran Dana Desa (ADD) ke 36 desa yang bersumber dari APBD Kab Bintan sebesar 50,075 Milyar Rupiah

“Total keseluruhan 83,978 milyar rupiah dibagi 36 desa, maka perdesa memiliki dana 2,3 milyar rupiah. BUMDes harus mempunyai peran terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi perputaran dana desa”ujarnya.

Menyikapi amanat kebijakan bupati bintan tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Ronny Kartika mengatakan kesiapannya, karena saat ini hanya tersisa 4 desa yang belum memiliki BUMDes.

Ronny Kartika juga optimis dengan terbentuknya BUMDes disetiap desa, dengan manajemen yang profesional maka akan menjadi daya ungkit perputaran ekonomi di desa dan akan menyumbangkan Pendapatan Asli Desa.

Baca Juga :  Menata KUBE dan UMKM, Mendorong Kemajuan Usaha Masyarakat

“Kalau desa sudah memiliki PADesa maka Kepala Desa bisa membuat program-program baru seperti Bantuan beasiswa kepada anak-anak desa yang melanjutkan sekolah, tambahan insentif kepada RT dan RW didesa serta program lain” ujarnya, Sabtu (7/4) pagi.
(pk/mcbintan)