Tanjungpinang, Pelita Kepri – Akibat beban utang tahun ini, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dipastikan mengalami defisit anggaran pada tahun 2019 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea di Tanjungpinang, Jumat (24/8/2018).
Tahun 2019 diperkirakan program kerja pemerintahan yang baru hanya dapat diakomodir sekitar Rp 500 miliar dari total anggaran.
“Beban pemerintahan sejak tahun 2017 sudah cukup berat akibat defisit anggaran yang menyebabkan utang kepada pihak ketiga. Setelah kami hitung, diperkirakan Rp 500 miliar sisa anggaran yang dikelola oleh Organisasi Pemerintahan Daerah,” katanya.
Hotman menjelaskan bahwa defisit anggaran tahun 2019 terbentuk akibat utang tahun 2017 yang dibayar tahun 2018, kemudian kembali terjadi defisit pada tahun ini sehingga beban utang tahun ini dibayar tahun 2019.
“Ditambah dengan prediksi pendapatan atau penerimaan daerah yang meleset sehingga belanja tidak sesuai dengan pendapatan,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah bisa bebas utang pada tahun 2020 jika program kegiatan disesuaikan dengan perhitungan pendapatan atau penerimaan yang realistis. Karena itu, beban utang pada tahun ini harus diselesaikan tahun 2019 dengan tidak melaksanakan kegiatan yang menyebabkan muncul utang baru.
Utang tahun ini yang wajib dibayar pada tahun 2019 seperti gaji 13 dan gaji 14 untuk ASN di Pemprov Kepri yang mencapai Rp 56 miliar, kemudian sebagian kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pihak ketiga yang tidak dapat dibayar tahun ini.
Pembangunan tahap pertama jalan lingkar Gurindam 12 Tanjungpinang yang mencapai sekitar Rp 80 miliar dibayar lunas tahun ini, sementara tahap kedua dilaksanakan tahun 2019 dengan nilai Rp210 miliar.
“Sejak awal kami sudah ingatkan pemerintah untuk mengkaji lebih mendalam terhadap kebutuhan yang diprioritaskan. Apakah jalan lingkar itu wajib dibangun saat defisit anggaran?” Ucapnya dengan nada heran. (pk/gm)
