PELITAKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Diskusi Publik “Cofee morning” yang di adakan Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) bukan niat untuk menggulingkan atau menginkan memazdulkan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin H Nurdin Basirun. Namun semacam bentuk keprihatinan dan kepedulian masyarakat Kepri terhadap permasalah ekonomi saat ini yang sedang Anjlok. Hotel Comforta, Tanjungpinang, Senin (11/3/2018).
Ketua FKMPK Andi Cori Fatahudin mengatakan Kita Mengkritiki pemerintah Provinsi Kepulaun Riau yang dipimpin Nurdin, betapa tidak. Banyak yang masyarakat Kepri saat ini berada di Warung kopi yang kerjanya ngomong-ngomong. karna tidak ada pekerjaannya.
“2,5 Tahun pemerintahan Nurdin kita yang yang tergabung dalam FKMPK perlu Evaluasi kinerjanya sebelum terlambat.1,5 Tahun sebenarnya masih ada waktu untuk memperbaiki kinerjanya, kita akan kawal untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan ini dan kalau tidak kita akan lakukan aksi” terangnya.
Coripun geram ketidak hadiran dari sejumlah DPRD Provinsi Kepri,” Seolah DPRD berkonspirasi menghancurkan perekonomian kepri,” kata Cori dengan nada tinggi.
Sementara itu Huzrin Hood tokoh perjuangan Masyarakat Kepri, juga mengkritiki Kinerja Gubernur Kepri,” kita harus berani bertindak untuk membangun, kita sudah membentuk sebuah Lembaga untuk mendatangi Gubernur, apabila melakukan kebijakan yang tidak menyangkut hazat orang banyak, seperti dalam penganggaran untuk pengelolaan Laut”.
” Dalam membandingkan pemerintahan Ismet, Sani, Nurdin.Tidak jauh bedanya, cuman paparkan rancangan program-program untuk membangun masyarakat. Kalau masyarakat Kepri tidak sejahtera, ya, lebih baik kita kembali lagi Riau,” terang Huzrin.
Dalam menyikapi polimik yang beredar di masyarakat ini Helianto sebagai Ketua Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Kepri (AMK) gelar pertemuan dengan Gubernur di Gedung Daerah, munculnya isu kegiatan akan menggelar aksi, sehingga AMK melakukan sesuatu dialog damai.
“Mewakili mahasiswa Kepri, kita turut peduli terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak transparan dan juga seolah membatasi informasi publik. Termasuk juga permasalah penyerahan beasiswa melalui Dinas Pendidikan yang belum klir dan berbelit belit,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ratna dari kalangan praktisi Hukum,” Pemerintah itu ibarat akuarium, Ada ikan, ada buaya. Ada di OPD itu yang suka bermain Anggaran. Dan juga kita lihat saja, 31 Kepala Dinas tidak mana ada Putra Daerah, itu bermain politik namanya . untuk itu. Mari bekerjasama bersama semua elemen masyarakat. Mari pertemuan ini untuk mempererat kita dalam mengkritiki pemerintah untuk berpihak kepada rakyat, bukan untuk memikirkan kepentingan pribadi semata,” terang Ratna yang juga Advokat.
Dalam acara Diskusi publik di gelar Andi Anhar juga mengajak semua elemen masyarakat baik Lsm mari mengawal bersama kebijakan-kebijakan Pemprov kepri sehingga tidak menimbulkan polimik-polimik. Mahasiswapun harus kritis. Dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam seharusnya setiap tahun, jadi kita tahu penyerapan anggaran kemana aja dan tujuannya, bila perlu kita buat rumah aspirasi, sehingga kita mudah dalam mengawal penyerapan-penyerapan anggaran.
“Terkait juga merosotnya Ekonomi kepri saat ini, Kabupaten/kota harus bersinergi dengan Gubernur,” kata Andi yang juga tokoh masyrakat kepri.
Pada Diskusi Publik di gelar di hadiri sekira 400 orang masyarakat Kepri dari berbagai Kabupaten Kota di Kepri. dari berbagai kalangan, Tokoh Masyarakat Kepri, Praktisi hukum, Akademis, Lsm, Mahasiswa, pengurus Partai, dan masyarakat yang peduli rakyat Kepri. Pada acara Diskusi publik “Evaluasi kinerja Gubernur Kepri Nurdi Basirun, yang di gelar FKMPK berjalan dengan aman dan tertib.
[PK/Tim]
