Sebanyak 27 RUU Tentang Kabupaten Kota Disepakati Dibawa ke Sidang Paripurna

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mewakili pemerintah menyepakati 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota (Foto: Istimewa) 

JAKARTA | PELITAKEPRI.COM – Sebanyak 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemekaran Kabupaten Kota disepakati akan dibawa ke Sidang Paripurna atau Tingkat II untuk disyahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Kesepakatan itu dilakuan dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Adapun 27 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten terdiri dari RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung.

Baca Juga :  Sering Banjir, Komisi III DPRD Kepri Tinjau Sistem Saluran Air Di Batam Kota

Sementara untuk tingkat kota, terdiri dari RUU tentang Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meyakini RUU inisiatif DPR RI tersebut akan memperkuat otonomi daerah ke depan.

Mewakili pemerintah, dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi), Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh.

“Dengan kesungguhan lewat diskusi panjang dan mencurahkan pikiran yang cukup menyita waktu untuk mendapatkan kesepakatan terhadap 27 RUU Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat diajukan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna,” ujar Wempi.

Baca Juga :  Ketua Komisi ll DPRD Kepri Wahyu Wahyudin Apresiasi Perjuangan Ansar Bangun Jembatan Batam-Bintan

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Selain itu, rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Komite I DPD RI.