BATAM | PELITAKEPRI.COM – Komitmen terhadap pembangunan wilayah hinterland kembali ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar reses masa persidangan ketiga Tahun 2025–2026 di Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam, Rabu (19/08/2026) pagi.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang masih dihadapi warga di kawasan pulau. Sejumlah unsur masyarakat turut hadir, mulai dari jajaran Pemerintah Kecamatan Belakang Padang, RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Iman memaparkan sejumlah program pembangunan dan bantuan sarana prasarana yang telah dialokasikan untuk Kecamatan Belakang Padang. Menurutnya, pembangunan wilayah hinterland harus terus mendapat perhatian agar masyarakat pulau memiliki akses terhadap infrastruktur dan fasilitas yang layak.
Untuk tahun anggaran 2026, sedikitnya terdapat 18 kegiatan pembangunan yang dialokasikan di Kecamatan Belakang Padang. Khusus Kelurahan Pulau Terong, terdapat empat paket kegiatan fisik yang menjadi bagian dari program pembangunan tersebut.
Sejumlah pekerjaan tersebut meliputi penataan Musala Darul Hikmah di Geranting, serta semenisasi jalan di kawasan Teluk Sunti, Teluk Bakau, dan Geranting. Tak hanya pembangunan infrastruktur, perhatian juga diarahkan kepada masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan.
Iman menyampaikan, bantuan alat tangkap nelayan dijadwalkan mulai direalisasikan pada November 2026. Bantuan tersebut mencakup 42 unit sampan ting-ting, dengan enam unit di antaranya dialokasikan untuk masyarakat Kelurahan Pulau Terong. Selain itu, nelayan juga akan mendapatkan bantuan kawat jaring atau bubu.
“Bantuan ini kita arahkan untuk mendukung masyarakat nelayan agar aktivitas ekonomi mereka bisa semakin berkembang,” ujar Iman.
Untuk tahun anggaran 2027, lanjutnya, masyarakat Pulau Terong juga direncanakan mendapatkan bantuan mesin boat berkapasitas 15 HP dan 40 HP.
Iman menegaskan, berbagai program tersebut harus didukung dengan tertib administrasi. Ia meminta masyarakat maupun perangkat lingkungan untuk melengkapi setiap usulan pembangunan dan bantuan dengan proposal resmi.
Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses penganggaran sekaligus pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap usulan harus dilengkapi proposal. Ini penting agar seluruh program yang diusulkan memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain berbicara mengenai pembangunan infrastruktur dan bantuan bagi nelayan, Iman juga menyinggung program pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak di wilayah pulau.
Ia menyampaikan keberadaan pondok pesantren di Pulau Kasu yang menyediakan pendidikan secara gratis, khususnya bagi anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu.
Fasilitas tersebut tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga mencakup akomodasi dan konsumsi para santri. Sistem pendidikan yang diterapkan memadukan pendidikan agama dengan pendidikan formal, sehingga para santri mendapatkan dua ijazah.
Iman berharap fasilitas pendidikan tersebut dapat menjadi salah satu jalan bagi anak-anak di kawasan hinterland untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik tanpa terkendala persoalan biaya.
Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan sarana umum. Salah satunya melalui pembebasan lahan secara swadaya untuk rencana pembangunan jalan lingkar pulau.
Menurutnya, keberadaan akses jalan yang memadai akan memberikan dampak luas, bukan hanya terhadap mobilitas masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau aksesnya semakin terbuka, aktivitas masyarakat juga akan semakin mudah dan peluang ekonomi di pulau ini bisa berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Belakang Padang, Abdul Hanafi, mengapresiasi perhatian Ketua DPRD Kepri terhadap masyarakat di wilayah hinterland.
Ia menilai kegiatan reses menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga legislatif.
Menurut Abdul Hanafi, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam mendorong percepatan pembangunan di Kecamatan Belakang Padang. Ia juga mengajak masyarakat, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen yang ada untuk terus membangun sinergi.
“Reses ini menjadi ruang komunikasi dua arah. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas,” kata Abdul Hanafi.
Dengan berbagai program yang telah dialokasikan, masyarakat Pulau Terong diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan potensi wilayahnya.
Reses tersebut sekaligus mempertegas bahwa pembangunan Kepri tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menyentuh masyarakat yang berada di wilayah-wilayah hinterland dan pulau-pulau terluar.
