TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM – Rencana maskapai Garuda Indonesia yang dikabarkan akan menghentikan layanan penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF), Kota Tanjungpinang, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan informasi yang beredar, penerbangan terakhir Garuda Indonesia dari Bandara RHF menuju Jakarta dijadwalkan pada 9 Februari 2026. Selanjutnya, rute tersebut disebut-sebut akan dialihkan kepada maskapai Citilink. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari manajemen Garuda Indonesia terkait rencana tersebut.
General Manager Bandara RHF Tanjungpinang, Mohamad Setiadi Dermawan Wakan, membenarkan adanya informasi tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak bandara baru menerima pemberitahuan secara lisan.
“Informasinya masih sebatas lisan, kami belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari pihak Garuda Indonesia,” ujar Setiadi.
Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti alasan penghentian layanan penerbangan tersebut. Hingga kini, pihak bandara masih menunggu kejelasan dan konfirmasi resmi dari maskapai nasional tersebut.
Kabar rencana hengkangnya Garuda Indonesia dari Bandara RHF turut mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Tanjungpinang, Rudy Chua, S.E., M.H.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada citra daerah dan kepercayaan investor terhadap Kota Tanjungpinang.
“Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional yang selama ini identik dengan citra dan prestise sebuah kota. Penghentian layanan ini tentu dapat memengaruhi persepsi publik dan investor,” tegas Rudy.
Ia menilai, daerah-daerah yang dilayani oleh Garuda Indonesia umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang cukup baik. Oleh karena itu, penghentian penerbangan di Bandara RHF dikhawatirkan dapat berdampak terhadap iklim investasi di Tanjungpinang.
Rudy juga mengungkapkan bahwa wacana penghentian penerbangan tersebut diduga dipicu oleh minimnya jumlah penumpang. Selama ini, pengguna jasa Garuda Indonesia pada rute Tanjungpinang–Jakarta didominasi oleh aparatur sipil negara (ASN) dan pelaku usaha.
“Kondisi ini tidak terlepas dari adanya pengurangan anggaran perjalanan dinas, sehingga berdampak langsung pada penurunan jumlah penumpang Garuda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa Gubernur Kepulauan Riau telah menyurati Direktur Utama Garuda Indonesia guna meminta agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali. Namun hingga kini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih menunggu respons resmi dari pihak maskapai.
“Gubernur sudah menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali. Sampai saat ini belum ada jawaban resmi. Kita berharap ada solusi terbaik demi kepentingan daerah,” pungkasnya.
