TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM – Dalam upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pimpinan dan Anggota DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, (14/10/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, dan diikuti secara langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD dari Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, serta Kabupaten Bintan. Sementara itu, DPRD dari Kota Batam, Kabupaten Karimun, Anambas, Lingga, dan Natuna mengikuti secara daring.
Acara ini merupakan bagian dari program KPK dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di wilayah kerja Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Rapat dibuka oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, yang menyampaikan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menekan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Rapat koordinasi ini bukan merupakan sosialisasi namun sebagai bentuk silaturahmi bersama untuk menjalin kolaborasi dan sinergi”
Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, didampingi Wakil Ketua, yakni Dewi Kumalasari, Afrizal Dachlan, dan Bahktiar, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan dan kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah.
“Rapat koordinasi hari ini adalah momen penting dalam membangun moral nasional. Sebagai wakil rakyat, kami sangat mendukung bagaimana setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” ungkap Iman.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah pendampingan yang dilakukan oleh KPK terhadap berbagai sektor strategis di daerah.
“Kami menyambut baik pendampingan dan supervisi KPK terhadap pemerintah daerah, mulai dari perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan daerah, hingga penguatan integritas aparatur dan legislatif,” tambahnya.
“Pendekatan kolaboratif inilah yang kami yakini dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. Keberadaan KPK harus dijadikan mitra strategis pemerintah daerah untuk terciptanya good governance,” tegas Iman Sutiawan menutup sambutannya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilaksanakan pula sesi tanya jawab antara anggota DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau dengan pihak KPK, yang menjadi wadah diskusi terbuka mengenai praktik pencegahan korupsi, tantangan di lapangan, serta langkah-langkah konkret yang bisa diambil secara bersama-sama.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara legislatif dan KPK dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
