TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua mengkritik program razia rutin pajak kendaraan yang digelar oleh UPT Samsat Tanjungpinang.
Menurut Politisi Partai Hanura itu, ketimbang melakukan razia untuk meningkatkan pendapatan, UPTD Samsat disarankan meningkatkan pelayanan serta membuat program yang mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan.
“Karena kita sering menerima keluhan dari masyarakat, mau bayar pajak kok susah. Seperti harus membawa KTP asli dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak,” katanya, Senin (20/5/2024).
Anggota DPRD Dapil Kota Tanjungpinang ini melanjutkan, ihwal kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan itu mesti menjadi perhatian serius dari Bapenda Kepri, selaku OPD yang membawahi UPTD Samsat.
Karena, menurutnya, jika proses pembayaran pajak itu dipermudah, bukan hal yang mustahil masyarakat juga akan tertib dalam membayar pajak.
“Jadi menurut saya program razia itu bagus. Tapi lebih bagus lagi jika peningkatan pelayanan di Kantor Samsat itu ditingkatkan,” tegasnya.
Selain peningkatan pelayanan, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengurusi pajak di UPTD Samsat juga perlu ditingkatkan.
Hal ini kata dia merujuk dari temuan Komisi II DPRD Provinsi Kepri yang mendapati ada sekitar 10 – 15 ribu kendaraan di Kijang, Kabupaten Bintan yang tidak bisa membayar pajak lima tahunan.
Penyebabnya karena di UPTD Samsat Kijang tidak bisa melakukan perpanjangan STNK, hal itu dikarenakan kurangnya SDM dalam hal ini pihak kepolisian yang bertugas di UPTD Samsat tersebut.
“Kita sudah bicarakan hal ini dengan Polda, tapi alasannya memang mereka (Polda) kekurangan SDM. Jadi masalah kekurangan tenaga ini juga harus menjadi perhatian,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kasi Penetapan dan Penerimaan UPTD Samsat Tanjungpinang, Nurfashanty menyampaikan, pihaknya akan rutin menggelar razia pajak kendaraan setiap bulan.
“Ini bertujuan, agar masyarakat dapat taat membayar pajak kendaraannya,” katanya , pada Rabu
(15/5/2024).
