TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Kepri bersama pedagang UMKM kawasan Taman Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang, di Ruang Rapat Ketua Lt.III Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Selasa (23/09/2025).
Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Kepri hadir memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana Pemprov Kepri yang akan melelang sebagian kawasan Taman Gurindam 12 kepada pihak swasta.
RDP ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, H. Iman Setiawan, SE bersama Wakil Ketua III DPRD, H. Bakhtiar, MA, serta dihadiri oleh anggota DPRD Kepri dari Dapil Tanjungpinang seperti Bobby Jayanto,S.Ip, H. Teddy Jun Askara, S.E., M.M, Rudy Chua, S.E., M.H, Drs. Khazalik, Muhamad Najib dan Clara Claudia Damayu Lase, S.IP.
Selain itu, turut hadir Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, serta perwakilan dari sejumlah instansi dan anggota Polres Tanjungpinang.
Iman Setiawan membuka pertemuan dengan mengingatkan agar diskusi berlangsung dengan penuh kedamaian dan saling menghargai. Dalam sambutannya, ia berharap RDP ini dapat menghasilkan solusi yang baik dan memuaskan bagi seluruh pihak terkait.
“Saya berharap dari RDP ini dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, dengan cara-cara yang baik dan santun,” kata Iman.
Perwakilan Aliansi Geber Kepri, Yusri Sabri, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa mereka tidak menentang investasi, namun meminta agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu.
“Kami mendukung investasi yang membawa manfaat bagi semua pihak, namun jangan sampai kebijakan ini justru merugikan UMKM dan masyarakat kecil yang telah lama tinggal di kawasan ini,” ujar Yusri.
Ia menambahkan bahwa UMKM di kawasan Taman Gurindam 12 telah beroperasi selama lebih dari enam dekade dan memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Oleh karena itu, keberadaan mereka diharapkan tidak terpinggirkan oleh proyek pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan swasta.
Feri, perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam (MPUI), juga turut menyampaikan keprihatinannya terkait ketidakhadiran Gubernur Kepri dalam RDP tersebut.
“Kami ingin mendengar keputusan konkret, bukan hanya sekadar nostalgia. Jika pemerintah tidak hadir, kami akan mengambil langkah lebih lanjut,” tegasnya.
Selain itu, Solikin dari LSM Gebrak Kepri juga menyoroti masalah aset yang belum diserahkan kepada Kota Bintan. Ia mengungkapkan bahwa aset yang seharusnya diserahkan sejak tahun 2012 ini masih menjadi perdebatan dan berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya di Bintan.
“Untuk itu kami minta agar DPRD dapat membentuk Pansus pengembalian aset yang masih berada di wilayah Kota Tanjungpinang namun masih dikuasai Kabupaten Kepulauan Riau yang saat ini Kabupaten Bintan,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menata kawasan tersebut dengan menyiapkan lahan seluas 2-3 hektar untuk UMKM. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan area yang lebih representatif dan mengurangi masalah terkait ketertiban dan kemacetan.
“Ada area di zona yang sudah disedikan untuk UMKM nantinya,” kata Rodi.
Namun, Edi Susanto dari LSM Cindai mengkritik proyek reklamasi yang dinilai tidak transparan dan melanggar rencana awal. Ia khawatir dana APBD Kepri sebesar 500 miliar yang telah digelontorkan untuk proyek tersebut hanya akan menguntungkan pihak swasta tanpa memperhatikan nasib masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Kepri hari ini seperti main-main,” kata Edi, sembari tersenyum kesal.
Zulkifli, perwakilan pedagang UMKM, menegaskan bahwa keberadaan mereka di Taman Gurindam 12 bukan hanya sebagai pengusaha kecil, melainkan bagian dari masyarakat yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal.
Ia menolak keras keterlibatan swasta yang dianggap akan merugikan masyarakat dan mengkhianati pelaku UMKM yang telah berkontribusi puluhan tahun.
“Kami anggap pemerintah daerah tidak menepati janji. Seharusnya pembangunan Gurindam 12 dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, terutama pedagang UMKM,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus menjamin kelangsungan usaha mereka dengan menyediakan ruang usaha yang aman dan adil.
Di akhir pertemuan, Yusri Sabri kembali menegaskan tuntutan Aliansi Geber Kepri kepada DPRD Kepri dan Pemprov Kepri.
Mereka meminta agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah aset daerah yang belum dikelola dengan baik.
Selain itu, mereka mendesak agar proses lelang sebagian kawasan Gurindam 12 untuk pihak swasta ditunda untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil, khususnya UMKM, agar tidak terpinggirkan.
“Yang pertama kami minta lelang ini ditunda, bentuk pansus aset dan perhatian masyarakat kecil dalam hal ini UMKM di kawasan itu,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kepri, Bahktiar, mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang jelas dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat agar masalah serupa tidak terulang di masa depan.
“Pemprov Kepri kami harap dapat melihat apa yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Harus banyak berkoordinasi sebelum mengambil Keputusan-keputusan, jangan sampai kami kena imbasnya,” ungkapnya.
Sementara itu, forum yang hadir mengancam akan melaksanakan aksi demonstrasi jika tuntutan mereka tidak diindahkan oleh pemerintah, khususnya Gubernur Kepri.
Setelah RDP usai Ketua DPRD Iman Sutiawan juga menegaskan terkait sikapnya atas aspirasi yang telah disampaikan didalam rapat.
“Kami di DPRD sangat menghargai aspirasi masyarakat, termasuk dari Aliansi Geber Kepri dan para pelaku UMKM. Apa yang disuarakan hari ini adalah bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kami akan mengawal dan memastikan bahwa setiap keputusan pemerintah daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan investasi semata. Proses penataan dan pembangunan harus dilakukan secara adil, terbuka, dan berpihak pada warga yang telah berkontribusi sejak lama,”tutup Iman.
Pertemuan yang berlangsung cukup panjang ini berakhir dengan harapan semua pihak dapat bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
