TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memggelar Rapat Paripuna Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2024-2025 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Daerah Pemilihan 1-7 pada Kamis (22/5/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Balairung Raja Khalid Hitam Tanjungpinang ini dipimpin oleh Wakil Ketua ll Tengku Afrizal Dahlan. Turut hadir juga Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Anggota DPRD Kepri, Aziz Martindaz mengatakan, adapun sejumlah aspirasi masyarakat yang ditampung selama masa reses diantaranya masalah Infrastruktur, pendidikan dan Kesehatan.
Dalam laporan reses yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan dari daerah pemilihan 1 sd 7 menyebutkan bahwa hampir di setiap daerah pemilihan infrastruktur masih menjadi masalah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat
“Masalah infrastruktur tersebut antara lain perbaikan drainase, perbaikan/pengaspalan jalan, penerangan jalan serta pembersihan drainase tersumbat yang selama ini menyebabkan banjir dan kemacetan,” kata Aziz Martindaz perwakilan dari dapil 2 Kabupaten Bintan dan Lingga.
Selain itu, aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat juga terkait masalah kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, penyaluran air bersih, keamanan dari pencurian dan cakupan narkoba.
“Untuk itu, kami meminta saudara Sekda untuk menyampaikan maksud kami ini kepada saudara Gubernur Ansar Ahmad untuk lebih attention yang sudah kami jabarkan dalam paripurna kali ini, sehingga keluhan masyarakat dapat terselesaikan dengan segera,” ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Adi Prihantara mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota dewan yang telah menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
“Karena pelaksanaan reses merupakan salah satu fungsi dewan yang memandang cukup strategi dalam rangka membangun komunikasi pembangunan secara timbal balik guna mengharmonisasikan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten dan Kota,” kata Sekdaprov Adi.
