TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM – Fluktuasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memicu perhatian serius dari DPRD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 yang diusulkan oleh pemerintah provinsi.
Dalam analisis DPRD, dokumen ini dinilai masih memiliki kelemahan dalam strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama mengingat beban APBD ke depan yang akan semakin besar akibat alokasi untuk PPPK, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lainnya.
Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, SE., MM mendorong pemerintah provinsi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru. Salah satu peluang besar yang disoroti adalah Dana Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor migas yang telah diberikan pemerintah pusat kepada Kepri dan akan dikelola melalui BUMD PT Energi Kepri.
“Kami menyambut baik langkah ini dan mengapresiasi pemerintah pusat. Tapi kami juga menekankan bahwa BUMD harus benar-benar siap, profesional, dan berkoordinasi dengan sektor terkait,” kata Wahyu, Kamis (12/06/2025).
“Jangan seperti beberapa BUMD lainnya yang sampai sekarang belum menghasilkan deviden,” sambungnya.
Ia mencontohkan keberhasilan Provinsi Riau yang mampu menghasilkan deviden lebih dari Rp3 triliun per tahun dari pengelolaan PI 10 persen. Wahyu yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kepri ini optimistis, jika dikelola dengan baik, Kepri juga bisa mencapai angka serupa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Bahkan lebih cepat jika sektor pendukung seperti sub-kontraktor di pertambangan juga dioptimalkan.
Selain mengandalkan potensi PI, DPRD juga mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri perikanan dan rumput laut.
“Kami melihat potensi besar di budidaya perikanan. Dengan 1.000 hektare lahan yang tersedia, kita masih kalah jauh dibandingkan luar negeri. Begitu pula dengan rumput laut, di mana pasar seperti Korea dan Jepang sangat menunggu produk dari Kepri,” jelas Wahyudin.
Ia juga menyoroti pentingnya peran BUMD dalam mengembangkan bisnis baru, termasuk sektor transportasi laut.
“Kepri punya peluang besar di sektor pariwisata. Kapal-kapal internasional yang menghubungkan Batam-Singapura atau Batam-Malaysia masih dikuasai oleh pihak asing,” tuturnya.
“Kenapa BUMD tidak hadir di situ? Padahal, PT Pelabuhan Kepri punya modal awal sebesar Rp13 miliar,” tambahnya.
Wahyu mengusulkan agar BUMD segera menginisiasi rute kapal langsung seperti Tanjungpinang-Singapura.
“Ini peluang bisnis yang menjanjikan. Selain mendukung pariwisata, ini juga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Kepri,” tambahnya.
Melihat tantangan besar yang dihadapi Kepri, Wahyu menekankan pentingnya RPJMD 2025-2030 untuk lebih progresif dan visioner. Selain memperkuat strategi peningkatan PAD, RPJMD juga harus memberikan perhatian pada profesionalisme BUMD serta pengembangan sektor-sektor potensial.
“Jika semua ini berjalan baik dari PI, industri perikanan, hingga transportasi laut, maka APBD Kepri akan jauh lebih kuat, memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan,” pungkasnya.
