TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM — Membahas berbagai isu HAM yang berkembang saat ini, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara wilayah kerja Sumut dan Kepri, Dr. Flora Nainggolan, bersama jajaran, di Kantor Wali Kota, Senin (19/1/2025).
Wali Kota Lis Darmansyah menyambut baik kunjungan silaturahmi Kakanwil KemenHAM Sumatera utara dan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun bersama KemenHAM. Ia menegaskan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Maka dalam kesempatan ini, penting adanya sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Kementerian HAM agar tidak terjadi praktik kriminalisasi, serta setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia,” ucap Lis.
Lis juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang perlu dianalisis lebih lanjut oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu HAM di tengah masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Untuk itu, analisis yang komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan dan langkah penanganan yang diambil tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ujar Lis
Lis berharap sinergi yang terjalin dapat semakin memperkuat kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM secara berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian HAM menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kakanwil KemenHAM, Dr. Flora Nainggolan, menyampaikan selain bersilaturahmi juga sekaligus berdiskusi mengenai berbagai isu HAM yang berkembang. Ia juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat memberikan dukungan dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi HAM di Kota Tanjungpinang.
“Pertemuan ini dapat menjadi sarana silaturahmi sekaligus diskusi terkait berbagai isu dan persoalan Hak Asasi Manusia baik yang terjadi di lingkungan masyarakat, maupun yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.
