TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuat usulan agar Badan Pusat Statistik (BPS) dapat memisahkan komponen inflasi pangan dan non pangan guna mempercepat upaya intervensi pada langkah pengendalian inflasi.
Gubernur Ansar mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada 2024.
“Memang kemarin inflasi kita sempat tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas dan tiket pesawat, termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah. Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan dapat dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat,” sebut Ansar sempena Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, sebagai upaya menjaga daya beli dan stabilitas harga, Senin (9/2/2026).
Sebagai langkah pengendalian inflasi lainnya, Gubernur juga meminta dukungan Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan, serta mengingatkan pentingnya memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah praktik penimbunan bahan pokok.
“Kita harus menjaga agar inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan distribusi ekonomi benar-benar memberi dampak yang merata kepada masyarakat,” tegasnya.
