TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM — Tidak sempat istirahat sekembalinya dari Retret di Magelang Jumat 28 Februari lalu, Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah Senin (17/3) merampungkan rapat penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dan penyesuaian anggaran belanja daerah. Rapat tersebut dilaksanakan secara maraton mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Maret 2025, mulai dari pagi hingga pukul 17.00 petang.
Tidak hanya menyesuaikan program dan kegiatan, Lis minta setiap OPD mengekspos profil SDM, aset, permasalahan yang dihadapi, temuan-temuan BPK yang belum ditindaklanjuti, dan rencana kerja di tahun anggaran 2025 secara langsung kepada wali kota dan wakil wali kota, didampingi para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Hal penting dan mendesak lainnya yang dihasilkan melalui rapat maraton itu adalah adanya penyesuaian program kerja. Berdasarkan hasil ekspos program dan rencana kerja seluruh OPD, dihasilkan keputusan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
“Ini kita lakukan sebagai bentuk respon terhadap intruksi Presiden tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, serta edaran Menteri Dalam Negeri tentang penyesuaian arah kebijakan Pembangunan. Kita melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap beberapa kondisi yang terdapat dalam setiap OPD. Dan tentu saja penyesuaian tersebut mengharuskan adanya efisiensi,” kata H. Lis Darmansyah, Senin (17/3).
Mengenai angka atau besaran efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui rapat tersebut, Lis belum dapat menyampaikan secara pasti. Karena masih harus dicatat oleh tim, dan dibuatkan berita acaranya oleh masing-masing kepala dinas. Selanjutnya berita acara tersebut akan dipergunakan sebagai dasar melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD.
Terpisah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Teguh Susanto menambahkan, selanjutnya hasil efisiensi anggaran tahap pertama tersebut akan digunakan untuk mengatasi defisit anggaran Pemko Tanjungpinang tahun 2025 sekitar Rp 230 miliar.
Wali kota, lanjut Teguh, tidak hanya melakukan penyesuaian rencana kerja perangkat daerah saja. Namun lebih jauh lagi, wali kota juga mencermati satu demi satu sasaran kerja, target kerja, isu strategis, bahkan sampai ke kekuatan SDM di setiap OPD. Isu strategis dan target kerja yang dinilai tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan visi misi Lis-Raja disesuaikan Kembali.
“Salah satu permasalahan defisit anggaran yang harus diselesaikan Pak Lis adalah, anggaran TPP yang saat ini hanya dianggarkan untuk 7 bulan saja. Selain itu ada soal tunda bayar kegiatan 2024, dan permasalahan gaji tenaga alih daya yang juga belum dianggarkan. Jadi memang luar biasa energi yang harus dikeluarkan wali kota saat baru saja menjabat,” tambah Teguh. (tf/Diskominfo)
