KARIMUN | PELITAKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai rangkaian Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Karimun.
Dalam agenda pencanangan yang berlangsung khidmat, Bupati Karimun, Iskandarsyah, menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil sensus ini sebagai peta jalan utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pencanangan ini ditandai secara simbolis dengan pemasangan rompi petugas sensus oleh Bupati Iskandarsyah kepada perwakilan lapangan.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap keberhasilan pendataan skala nasional di seluruh wilayah Bumi Berazam.
Di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati Iskandarsyah menekankan bahwa data ekonomi yang presisi bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen vital dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
Kebijakan pembangunan daerah harus bersandar pada basis data yang valid agar target yang dirancang dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.
Bupati Iskandarsyah menjelaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 ini akan digunakan secara taktis untuk menjawab dua tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Karimun saat ini.
Pertama, membuka lapangan pekerjaan baru yang luas dengan mengidentifikasi potensi pertumbuhan sektor UMKM yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.
Kedua, meningkatkan PAD melalui pemetaan kebijakan yang tepat guna mempermudah proses investasi serta penyederhanaan perizinan bagi para pelaku usaha.
Guna mendukung kelancaran agenda besar ini, Kepala BPS Kabupaten Karimun, Lulus Haryono. mengungkapkan bahwa sebanyak 207 petugas dikerahkan untuk menyisir 14 kecamatan di Kabupaten Karimun.
Target pendataan
mencakup sekitar 90.000 kepala keluarga serta 20.000 pelaku usaha, mulai dari Usaha Mikro Kecil (UMK), menengah, hingga perusahaan skala besar.
Menanggapi potensi kekhawatiran masyarakat, BPS memberikan garansi penuh terkait keamanan informasi.
Melalui kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kerahasiaan data responden dijamin sesuai undang-undang yang berlaku.
Seluruh data yang disampaikan masyarakat murni digunakan untuk keperluan statistik pembangunan dan dipastikan tidak memiliki kaitan dengan urusan perpajakan.
BPS juga menerapkan metode pendataan yang fleksibel dan berbasis kesepakatan waktu (janji temu) demi kenyamanan responden.
Petugas lapangan siap melakukan penyesuaian kunjungan pada sore atau malam hari agar tidak mengganggu aktivitas kerja masyarakat maupun operasional para pelaku usaha.
Menutup rangkaian pencanangan, Bupati Iskandarsyah secara khusus mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar, untuk menerima kedatangan petugas dengan tangan terbuka dan memberikan informasi yang jujur.
Partisipasi aktif dari masyarakat adalah kontribusi nyata dalam membangun kekuatan ekonomi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Karimun. (Adv)
