NATUNA | PELITAKEPRI.COM – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan melalui Kepala PLBN Serasan, Wendriady, melaksanakan diskusi bersama anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki dan Daeng Amhar dalam rangkaian kegiatan silaturahmi dan reses yang digelar pada 14 dan 15 April 2025 di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur.
Diskusi ini menjadi momen penting untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan pengembangan wilayah perbatasan, khususnya di sektor infrastruktur, konektivitas, dan pariwisata.
Dalam forum tersebut, Wendriady menyampaikan sejumlah aspirasi dari masyarakat perbatasan yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah provinsi.
“Salah satu poin utama yang disoroti adalah pentingnya pengadaan kapal cepat sebagai moda transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas Serasan, Natuna, dan Sematan (Kuching, Malaysia). Transportasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat, baik dalam aktivitas ekonomi maupun lintas perbatasan,” ucap Wendriady.
Ia menyebut, bahwa keberadaan jalur kapal cepat ini juga akan membuka peluang untuk menghidupkan kembali event-event wisata bahari di kawasan perbatasan. Kegiatan tersebut dinilai berpotensi besar menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama dari Malaysia, sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat setempat.
“Kami ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih erat dengan DPRD Kepri, karena pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa hanya bergantung pada pusat. Perlu sinergi dan dukungan dari daerah, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran,” ungkap Wendriady.
Menanggapi hal itu, Marzuki menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi yang masuk, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai wilayah Serasan memiliki potensi yang belum tergarap maksimal, dan perlu didukung dengan langkah konkret dari pemerintah provinsi.
Sementara itu, Daeng Amhar, menambahkan bahwa sinergi antara DPRD dan lembaga seperti PLBN sangat krusial dalam perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Kami tidak ingin sekadar datang dan mendengar, tapi juga memastikan bahwa aspirasi ini diteruskan dalam bentuk kebijakan yang bisa diimplementasikan. Apalagi, perbatasan seperti Serasan ini adalah wajah depan Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius,” ujar Daeng Amhar.
Diskusi ini berlangsung terbuka yang juga melibatkan para perangkat desa, tokoh masyarakat, unsur TNI/Polri, dan warga yang hadir. Forum ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tapi juga memperkuat komunikasi antara lembaga pemerintah pusat di daerah dengan legislatif provinsi.
Dengan adanya dialog ini, PLBN Serasan yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berharap terjalin kerja sama yang berkelanjutan dalam membangun wilayah perbatasan yang tangguh, maju, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat membangun Indonesia dari pinggiran.
