TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM – Komisi II DPRD Kepri mendorong pemprov, untuk menjadikan pusat perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu kawasan di Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyampaikan, penggabungan OPD dalam satu atap, untuk memudahkan koordinasi kinerja pemerintahan.
“Semua harus satu atap supaya terpusat, dan penting untuk memudahkan koordinasi,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Wahyu secara khusus menyoroti keberadaan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, yang hingga saat ini masih berada di Kota Batam.
Menurutnya, pemindahan kantor induk Bapenda Kepri ke Dompak tidak akan mengganggu pelayanan publik.
“Batam juga sudah ada UPTD dan kepala UPT-nya, jadi tidak akan terganggu jika Kepala Bapenda berkantor di Dompak,” jelasnya.
Terlebih lagi, sambung Wahyu, saat ini sistem administrasi pemerintahan sudah menggunakan teknologi modern.
Contohnya, seperti penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) untuk keperluan surat menyurat.
Namun, ia menekankan, koordinasi tatap muka tetap penting dalam pengambilan kebijakan strategis.
“Kalau kepala daerah rapat atau koordinasi antar OPD, itu lebih baik secara offline,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, pemusatan kantor OPD itu harus berdasarkan kebutuhan dan tugasnya.
Seperti halnya kantor Disnakertrans Kepri, yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kilometer 8 atas, Kota Tanjungpinang.
Ia menilai, posisi kantornya sudah sesuai, agar bisa mengontrol Balai Latihan Kerja (BLK) yang berdekatan lokasinya.
Lebih lanjut, Wahyu mengaku, akan terus mendorong Gubernur dan Sekda Kepri, agar segera memindahkan pusat aktivitas OPD ke Dompak.
Selain efisiensi, langkah ini juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kantor Bapenda yang ada di lantai 4 Graha Kepri bisa disewakan ke pihak swasta.
“Jadi bisa menambah pemasukan daerah,” tuturnya.
Terpisah, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira menanggapi perpindahan Kantor Bapenda Kepri itu.
Ia menyebut, saat ini Pemprov Kepri tengah melakukan inventarisasi aset yang ada.
“Untuk ke depan memang perlu penataan kantor-kantor pemerintahan. Saat ini masih kami analisa dulu,” singkatnya. (dim)
