Indeks

DPRD dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menyepakati KUA – PPAS Sebesar Rp 3,945 Triliun

Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kebijakan Umum atas Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/11/2019) sore. Foto: humas

TANJUNGPINANG. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna ke-8 Masa Sidang Pertama dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kebijakan Umum atas Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/11/2019) sore.

Dalam nota kesepahaman tersebut, APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp 3,945 Triliun.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, setelah melakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemprov Kepri maka DPRD dan Provinsi Kepri menyepakati plafon anggaran sementara. Total APBD Kepri tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 3,945 Triliun,” kata Jumaga.

“Dari total tersebut, lanjut Jumaga terdiri dari Pendapatan sebesar Rp 3,870 Triliun dan Serta pendapatan dan dana perimbangan sebesar Rp 2,509 Triliun.”

“Pada APBD Kepri 2020, nantinya kita akan terus memprioritaskan anggaran yang menjadi prioritas tahun 2019 termasuk infrastruktur,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, terdapat beberapa prioritas pembangunan yang bakal diprioritaskan Pemerintah Provinsi Kepri, Seperti peningkatan SDM yang berkualitas, peningkatan perekonomian dan investasi, infrastruktur yang berkelanjutan, pengembangan pusat budaya Melayu serta tata kelola pemerintah dengan baik.

“Adapun total Silpa pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 75 miliar juga baka dimasukan kedalam pagu anggaran 2020,” ungkap Isdianto.

Kedepannya, lanjut Isdianto Pemerintah Provinsi Kepri bakal mengedepankan evaluasi diri isu strategis yang menjadi dasar pembangunan di provinsi Kepri.
Selanjutnya, DPRD Kepri akan kembali membahas APBD Kepri 2020 dalam pandangan fraksi di DPRD Kepri dan pengesahan APBD Kepri tahun 2020. (Red)

Exit mobile version