TANJUNGPINANG | PELITAKEPRI.COM — Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Daerah bulan Desember yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Jumat (5/12/2025).
Dalam arahannya, Wali Kota Lis menyampaikan sejumlah fokus strategis yang harus menjadi perhatian setiap perangkat daerah, diantaranya optimalisasi kinerja pemerintahan daerah dan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Lis menekankan agar seluruh perangkat daerah menjalankan tugas dengan tertib administrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan. Terkait disiplin pengelolaan anggaran juga dengan tegas disampaikan agar dilakukan secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Setiap langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program wajib mengikuti ketentuan yang ada. Hal ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab dan tertib administrasi tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Lis.
Lebih lanjut, Lis juga menyebutkan bahwa sinkronisasi program dapat dilakukan sejak awal, yaitu dengan melakukan perencanaan pembangunan tahun 2026 dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sudah harus mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2027.
Selanjutnya, terkait cuaca ekstrem Lis meminta BPBD dan perangkat daerah terkait lainnya untuk saling bersinergi memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana dengan menyiapkan langkah antisipatif dan tindakan awal dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana.
“Memasuki periode cuaca ekstrem, tentunya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana harus terus dilakukan. SK Tim Penanggulangan Bencana juga harus segera diaktifkan serta memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif”, ujarnya.
Di akhir rapat, Wali Kota Lis menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kedisiplinan pegawai dan tetap menegaskan bahwa pembenahan kinerja aparatur menjadi agenda penting pemerintah daerah yang dalam hal ini terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
