Kondisi jaringan pipa yang sudah tua membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna terus kesulitan meningkatkan pendapatan. Masalah ini sudah berlangsung lama dan hingga kini belum teratasi sepenuhnya.
Selain itu, Ketua Tim Percepatan Pendapatan PDAM Tirta Nusa, Herlan SE, juga mengatakan sistem distribusi air masih sangat bergantung pada kondisi cuaca.
“Saat musim kemarau, kami harus menerapkan sistem bergilir karena debit air berkurang. Otomatis pendapatan perusahaan juga ikut menurun,” ujar Herlan saat ditemui di kantor PDAM Tirta Nusa, Rabu (15/10/25).
Ironisnya, saat musim hujan pun PDAM tetap menghadapi kendala. Pipa yang digunakan merupakan pipa lama tanpa penyaring, sehingga mudah tersumbat.
“Pasir bahkan ikan bisa masuk ke dalam pipa, jadi aliran air ke pelanggan tidak maksimal,” keluhnya.
Herlan menjelaskan, pipa utama PDAM yang berdiameter 10 inci sudah digunakan sejak lama. Sementara jumlah pelanggan terus bertambah hingga mencapai lebih dari 7.000 sambungan.
“Kalau pipa pecah di gunung, proses perbaikannya bisa seminggu. Kadang baru diperbaiki, sudah pecah lagi,” katanya.
Meski akan ada tambahan pasokan dari Embung Sebayar, Herlan masih pesimis pendapatan PDAM akan meningkat signifikan. Kapasitas embung yang hanya sekitar 68 liter per detik dinilai belum cukup untuk melayani seluruh pelanggan.
“Belum lagi ada pelanggan nonaktif yang masih memakai air PDAM,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, PDAM Tirta Nusa telah membentuk Tim Percepatan Pendapatan dengan sejumlah langkah, di antaranya, mengecek pelanggan usaha seperti laundry, depot air isi ulang, rumah makan, dan cucian mobil.
Kemudian, memastikan pelanggan nonaktif benar-benar tidak memakai air PDAM. Lalu mendata ulang pelanggan niaga besar dan kecil seperti hotel serta ruko.
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Nusa Natuna, Zaharuddin, menegaskan bahwa persoalan ini merupakan warisan lama yang masih dalam proses pembenahan.
Masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan manajemen sekarang. Kami terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik,” ujar Zaharuddin. (mon)
